Just Note: Idealisme

Desember 2017. Penghujung tahun, di mana tidak sedikit mimpi-mimpi dan rencana yang telah disusun harus disusun ulang, tak mengapa, manusia hanya boleh berencana.

Ada banyak hal terjadi di tahun ini. Menyelesaikan penelitian yang selama ini hanya angan-angan, lulus, publikasi jurnal ilmiah, 'mengubah' arah mata angin, dan juga gagal menikah, hahahaa. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan?

Ada beberapa pertanyaan sejak keputusan tidak -dulu- melanjutkan sekolah aku ambil, "Kenapa, Bil?","Kamu ga pantes kerja, sekolah aja", "Sayang ih kamu pinter, sekolah lagi aja sih", "Ganggu LPDP ga kerjanya?"

Terima kasih, sungguh, kepada kalian yang selalu peduli, peduli pada mimpiku. Tapi aku ingin mencari sesuatu yang tidak akan saya dapatkan saat saya sekolah, yang tidak ada kuliahnya, yang tidak dapat di dapat dari membaca buku, pengalaman. Iya, pengalaman tidak ada sekolahnya, seperti yang Bu Ermin sampaikan.

Apa yang telah saya dapatkan saat saya menjadi juara lomba-lomba pasti akan berbeda dengan saat saya menjadi quality control, apa yang telah saya dapatkan selama proses penelitian yang menguras kesabaran pasti akan sangat berbeda dengan saat saya menjadi seorang profesional. Karenanya saya sampaikan, pengalaman tidak ada sekolahnya.

Saya ingin sekolah lagi, saya ingin menjadi dosen, yang tidak hanya membagikan ilmu tapi juga pengalaman, karenanya saya tengah mencari sebanyak-banyaknya pengalaman, saya ingin menjadi dosen, bukan karena ingin mendapatkan gaji yang lumayan tapi juga ingin memanfaatkan keilmuan, agar lebih bermanfaat, agar lebih berguna bagi masyarakat. Saya ingin menjadi dosen, hanya karena saya melihat, dosen adalah pekerjaan yang pas, dengan diri saya, juga keinginan untuk tetap dekat dengan anak-anak saya nantinya, menyiapkan bekal sekolahnya, mengajari dan menceritakan banyak hal. Saya ingin menjadi dosen, agar keilmuan saya bisa menjadi penolong untuk saya dan suami saya di akhirat kelak. Sesederhana itu.

Dan selamanya mimpiku hanya seperti tangan yang menggenggam pasir, selamanya mencukupkanku. Selama itu pula aku bisa mengubah mimpiku kapan saja. Dan selama itu pula kau mengingatkan mimpi-mimpiku, terima kasih sayang...

Purwokerto, 22 Desember 2017

Azifah Najwa

Para pemikir negeri yang saya hormati, 71 tahun lalu kemerdekaan negara ini dibangun dalam cita-cita yang agung. Paramaternya cukup jelas, termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 negara ini dibangun dengan tujuan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Perlu digaris bawahi bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa masuk dalam cita-cita bangsa. Namun, realitanya sekarang, pendidikan seolah hanya dapat dinikmati oleh mereka yang kaya. Sejak bergulirnya wacana kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan akan diberlakukannya kembali Uang Pangkal mengenyam pendidikan tingga seolah hanya akan menjadi angan-angan.

Level UKT yang tadinya terdiri dari 7 level naik menjadi 8 level, kenaikan nominal UKT tiap levelnya pun terbilang cukup signifikan. Berdasarkan data yang didapat saat registrasi fisik SNMPTN (31/5) lalu, kenaikan nominal UKT antara level 2 ke level 3 pada setiap prodi cukup siginifikan yaitu kurang lebih 1,5 juta. Di Unsoed UKT mulai diberlakukan pada angkatan 2012, dari awal penerapan UKT hingga saat ini, UKT selalui menuai pro dan kontra. Setidaknya Dikti telah mengeluarkan surat edaran yang konon dijadikan dalih pemberlakuan UKT, yaitu Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Feb 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah, Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 488/E/T/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi, Surat Edaran Dirjen Dikti 274/E/T/2012 bertanggal 16 Februari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal, Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal. Terakhir, Dikti mengeluarkan Surat Edaran No. 97/E/KU/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi penghapusan uang pangkal bagi maba program S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

UKT merupakan tarif uang kuliah yang mengintegrasikan tiga komponen pembayaran: SPMA, SPP, dan BOP. Besaran UKT ditentukan dengan menghitung unit cost mahasiswa dalam satu semester. Analisis unit cost memberi dasar formula untuk menghitung biaya pendidikan seorang mahasiswa selama mengikuti studi yang mencakup biaya langsung (biaya tenaga kerja langsung (gaji & honor dosen); bahan habis pakai pembelajaran; sarana dan prasarana pembelajaran langsung) dan biaya tidak langsung (biaya SDM manajerial dan non dosen, sarana dan prasarana non pembelajaran; pemeliharaan; serta kegiatan pengembangan institusi (penelitian, kemahasiswaan, dan pengembangan program) (Juanda & Lestari 2012, h. 228; Ditjen Dikti 2012). Besaran Unit Cost tersebut kemudian ditandingkan (matching) dengan subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat, serta pendapatan lain-lain lembaga.

Selain kenaikan level UKT, mahasiswa kini juga tengah diresahkan dengan wacana diberlakukannya kembali uang pangkal. Hal tersebut diperkuat sejak adanya SK Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: Kept.491/UN23/KM.02/2016 tentang uang pangkal bagi mahasiswa baru 2016. Pada poin ketiga memutuskan besaran uang pangkal ditentukan oleh orang tua calon mahasiswa baru secara sukarela. Hal ini tentu disayangkan banyak pihak, selain bertentangan dengan Surat Edaran No. 97/E/KU/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal pendidikan yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua anak bangsa justru dikomersialkan. Padahal kita semua tahu bagaimana pentingnya sebuah pendidikan bagi kemajuan bangsa ini. Melalui pendidikan inilah bangsa Indonesia harus melahirkan generasi yang unggul. Generasi terdidik yang memiliki spesifikasi khusus dalam kemampuannya. Sehingga mampu membangkitkan berbagai sektor potensial Tanah Air. Maju atau mundurnya bangsa ini ke depan akan sangat bergantung pada generasi muda. Maka tumpuan utamanya adalah kepada kaum muda terdidik.

Nabila Faradina Iskandar

Menteri Agro Politik

BEM Kema Faperta Unsoed 2016

Kabinet Harmoni Bersinergi

Beradasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah (bupati, walikota, dan gubernur) dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala daerah oleh DPRD ternyata membawa kekecewaan masyarakat. Karena, pertama, politik oligarki yang dilakukan DPRD dalam memilih kepala daerah, di mana kepentingan partai, bahkan kepentingan segelintir elite partai, kerap memanipulasi kepentingan masyarakat luas. Kedua, mekanisme pemilihan kepala daerah cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD. Dampaknya, kepala-kepala daerah lebih bertanggungjawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. Dampak lebih lanjutnya adalah kolusi dan money politics, khususnya pada proses pemilihan kepala daerah, antara calon dengan anggota DPRD.

Kondisi ini yang setidaknya medasari adanya pilkada secara langsung yang mulai diadakan pada 2005 lalu. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat berpartisipasi langsung menentukan pemimpin daerah. Melalui pemilihan secara langsung, kepala daerah harus bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Pilkada langsung lebih accountable, karena rakyat tidak harus ‘menitipkan’ suara melalui DPRD tetapi dapat menentukan pilihan berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan.

Salah satu daerah yang akan melaksankan pilkada di tahun 2015 ini adalah kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen mempunyai daya tarik tersendiri bagi partai politik dan calon anggota dewan karena jumlah penduduknya yang cukup padat. Berdasarkan data KPUD (2015) Jumlah DPT Pilbup Kebumen 2015 ialah 460 desa, 2.385 TPS, 541.450 laki-laki, 535.146 perempuan dan jumlah total 1.076.596.

Tidak majunya bupati sebelumnya, Buyar Winarso dalam pilkada Kabupaten Kebumen membuat peta persaingan antar kandidat terlihat seimbang dalam perspektif positioning image bagi para pemilih. Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang diikuti oleh 3 (tiga) pasang kandidat bupati dan wakil bupati, pasangan pertama: Bambang Widodo-Sunarto yang diusung PDIP-HANURA), pasangan kedua: Khayub Mohammad Lutfi-Akhmad Bahrun yang didukung oleh PKS, NASDEM dan GOLKAR, pasangan ketiga: M Yahya Fuad-KH Yazid Mahfudzyang diusung oleh PAN, GERINDRA, DEMOKRAT, PKB. Tingkat positioning tiap calon yang relatif sama (sebagai pendatang baru), mendorong para tim peramu strategi pemasaran politik tiap kandidat untuk merancangstrategi pemasaran yang efektifguna memenangkan persaingan di arena pilkada Kebumen.

Salah satu kejutan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 Kebumen yang akan digelar 9 Desember 2015 nanti adalah munculnya pasangan calon (paslon) yang merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar baik dalam skala nasional maupun skala lokal Kebumen. Mohammad Yahya Fuad, pengusaha yang merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gombong diusung menjadi calon bupati berpasangan dengan calon wakil bupati KH Yazid Mahfudz, Pengasuh Pesantren Al Huda dan sekaligus pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kebumen. Paslon ini diusung koalisi Gerindra-PKB-PAN-Demokrat dan didukung juga oleh PPP.

Daya tarik paslon yang mendapatkan nomor urut 2 ini bukan hanya latar belakang paslon saja, melainkan juga dilihat dari partai pengusung dan pendukungnya yang merupakan gabungan partai berbasis massa Islam (PKB, PAN dan PPP) dan partai nasionalis (Partai Gerindra dan Partai Demokrat). Meskipun dukungan PPP yang di tingkat DPP masih terpecah menjadi dua kubu tidak utuh, tapi dengan jumlah kursi DPRD paling sedikit dibanding partai pengusungnya, ketidak-utuhan PPP bukan persoalan yang serius bagi paslon ini. Partai berbasis massa Islam yang bergabung juga menarik. Tercatat hanya PKS, partai Islam yang memiliki kursi DPRD yang tidak ikut bergabung, karena sudah berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Golkar mengusung paslon Khayub M. Lutfi-Akhmad Bakhrun yang mendapat nomor urut 1.

Berkoalisinya PAN dan PKB merupakan sesuatu yang baru. Secara nasional dalam Pilpres 2014 yang aroma pertarungannya masih terasa sampai sekarang, PAN dan PKB berbeda kubu. Semula muncul kecenderungan perseteruan Koalisi Merah Putih (KMP) tempat bergabungnya PAN dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tempat bergabungnya PKB, hendak dilembagakan sampai daerah. Meskipun kemudian ternyata tidak, bahkan PAN sekarang berubah haluan menjadi partai pendukung pemerintah. Bukan hanya PAN dan PKB yang selama ini belum pernah berkoalisi di Kebumen, di tingkat grass root NU dan Muhammadiyah masih agak susah untuk akur. Sehingga kalau momentum pilkada bisa membuat akur pendukung kedua ormas Islam tersebut tentu akan mempengaruhi posisi umat Islam dalam percaturan politik di Kebumen.

Arus Berlawanan

Meski tak ada partai yang dapat mengusung paslon sendiri, PDIP dengan percaya diri membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada 10 s.d 20 Januari 2015 silam. Padahal ketika itu masih belum ada kejelasan pilkada dilakukan secara langsung atau dipilih DPRD. “Keangkuhan” partai pemenang Pemilu 2014 ini seperti memicu harga diri politisi partai lainnya. Puncaknya pada 27 April 2015 dideklarasikanlah Koalisi Kebumen Beriman (KKB) yang beranggotakan Partai Gerindra, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP dan PKS. Dengan hanya menyisakan Partai Demokrat dan Partai Hanura, jelas situasi ini mengancam posisi PDIP yang tampaknya tak bergeming untuk melanjutkan proses penentuan paslon yang akan diusungnya.

Dalam KKB ini, rupanya ada dua arus yang berlawanan. Di satu sisi ada Khayub M Lutfi yang dari awal memang sudah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pilkada, sehingga meski tidak yakin akan mendapat rekomendasi dari DPP PDIP tetap ikut mendaftar sebagai bakal calon bupati, sambil terus menggalang dukungan partai-partai lain. Di sisi lain, wacana koalisi kultural “NU-Muhammadiyah” bergulir baik melalui media sosial (medsos) maupun di lingkungan elite politik Kebumen.

Karena tidak ada titik temu, akhirnya KKB pun terpecah menjadi dua koalisi berbeda karena mengusung dua paslon yang berbeda. Partai Nasdem, Partai Golkar dan PKS mengusung Khayub-Bahrun, sedangkan Partai Gerindra, PKB, PAN, PPP ditambah Partai Demokrat mengusung Fuad-Yazid. Sementara PDIP yang memberikan rekomendasi kepada paslon Bambang Widodo-Sunarto, hanya “kebagian” Partai Hanura untuk menjadi mitra koalisinya.

Militansi Politik

Seiring kembali ditetapkannya pilkada langsung, tidak jadi melalui DPRD, majunya tiga paslon dalam pilkada Kebumen menjanjikan kompetisi yang menarik, karena jumlah partai pengusung dan kursi DPRD yang dimiliki tak selalu berbanding lurus dengan raihan suara dalam pilkada. Semangat elite NU dan Muhammadiyah untuk membangun koalisi kultural yang didukung koalisi partai pengusung paslon Fuad-Yazid diuji dengan keberadaan paslon Khayub-Bakhrun yang juga didukung sebagian pengurus dan massa NU.

Kegagalan KKB mengusung satu paslon saja menggagalkan pertarungan politisi dari kaum santri yang didukung nasionalis berhadapan secara head to head dengan politisi dari kaum abangan sebagai representasi koalisi PDIP dan Partai Hanura. Kemenangan yang tadinya seperti sudah hadir di depan mata untuk sementara sirna. Sebab bukan tidak mungkin paslon nomor 3 Bambang-Sunarto yang diusung PDIP dan Partai Hanura bisa mengambil keuntungan politik dari situasi ini. Di sinilah militansi politik kaum santri diuji di Kebumen.

Repotnya belum apa-apa perang jargon antara paslon nomor 1 dan nomor 2 sudah terjadi di tingkat grass root. Pendukung paslon nomor 1 melempar jargon, “Masa NU kok mau dipimpin Muhammadiyah?” Masa NU pendukung paslon nomor 2 yang semula sedikit terpojok dengan jargon tersebut, akhirnya balik memunculkan jargon balasan, “Daripada NU dipimpin PKS?”

Di tingkat masa NU fanatik memang masih agak susah untuk membangun interaksi positif dengan Muhammadiyah dan PKS. Padahal pembeda sebenarnya adalah praktek dan pemahaman ajaran Islam yang masih bersifat khilafiyah, bukan dalam persoalan yang pokok serta tidak ada kaitannya dengan manajemen pemerintahan daerah. Namun karena kepentingan politis sesuatu yang tidak berhubungan bisa dianggap sangat berpengaruh.

Semestinya kalau pendukung paslon nomor 1 dan nomor 2 sama-sama hendak merepresentasikan politik kaum santri, baik NU, Muhammadiyah maupun PKS, tidak perlu saling menyerang.Justru sebaliknya memperluas pengaruhnya ke kalangan non santri (untuk menyebut kalangan yang tidak mau disebut abangan tapi juga segan kalau mendapat sebutan santri), termasuk dalam hal ini kelompok minoritas non muslim dan tionghoa agar mereka nyaman dan bisa menerima peran kaum santri dalam menjalankan roda Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Karena itu momentum Pilkada 2015 bisa digunakan untuk menakar sejauh mana militansi kaum santri di Kebumen, ketika upaya persatuan umat secara formal sebenarnya sudah diwujudkan namun belum membawa hasil maksimal. Apakah masih ada pikiran di kalangan sesama kaum santri ketika berkompetisi, lebih baik sama-sama gagal daripada kaum santri kelompok lain yang berhasil, atau masing-masing kelompok segera tahu diri sehingga sama-sama melakukan ekspansi politik kepada kalangan non santri. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, jelas paslon nomor 3 yang diuntungkan dan bisa menghemat energi. Tapi ketika alternatif kedua yang berjalan, paslon nomor 3 bakal kewalahan, karena seperti dikeroyok pendukung paslon nomor 1 dan nomor 2. Tidak kurang sebulan sebelum hari H pemilihan, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk relevan tidaknya memilah kelompok santri dan non santri atau abangan dalam percaturan politik lokal Kebumen.

Sumber:

http://kpu.kebumenkab.go.id/

http://www.radarbanyumas.co.id/parpol-di-kebumen-bentuk-2-kubu-koalisi/

Koran Kebumen Ekspress

Jurnal Poelitik Vol. 1 No. 1 2008. Lili Romli.

Sebagai salah satu syarat mengikuti DM2 Sleman

Ospek; Riwayatmu Kini

Nabila Faradina Iskandar

Ospek atau yang oleh Kemenristek Dikti disebut sebagai Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dalam surat edaran yang dikeluarkan langsung oleh kemenristek dikti disebutkan bahwa penanggung jawab kegiatan PKKMB adalah pimpinan perguruan tinggi, bukan mahasiswa. Hal ini membuat mahasiswa berang, saya yakin, untuk sebagian besar Fakultas telah menyiapkan agenda penyambuatan maba sejak jauh-jauh hari dan akan berdampak apabila agenda ini dibatalkan.

Pada kondisi ini mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain harus bisa meyakinkan pihak pimpinan PT, mahasiswa juga harus menyiapkan konsep yang jelas dan matang baik secara alur, tujuan, maupun follow upnya.

Tidak salah jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut, jatuhnya korban atau kegiatan yang mengarah kepada perploncoan serta pembodohan yang dikemas dalam agenda yang sering kita sebut masa orientasi sudah saatnya kita tinjau ulang, terutama dari segi pengemasannya.

Pembacaan secara global terhadap kondisi calon mahasiswa baru sangat perlu dilakukan. Pembacaan ini akan menghasilkan hipotesis; mahasiswa seperti apa yang nantinya akan menjadi objek agenda kita dan berimbas kepada pengemasan yang seperti apa yang harus kita bawakan, misal apakah masih relevan ospek kita bawakan dengan mengusung tema bertajuk kebangsaan sedangkan maba justru alergi dengan tema itu. Atau apakah masih relevan ospek kita bawakan dengan masih membudayakan senioritas yang justru hanya akan memperbanyak jumlah kaum intelektual yang hanya bisa takut kepada penguasa. Karena nantinya, cara mengemas kita akan memberikan andil besar terhadap keberhasilan goal setting, saya yakin para pegiat organisasi faham benar terkait hal ini.

Pembacaan ini perlu dilakukan agar kita tidak salah membaca zaman. Jangan-jangan kita mengaung-gaungkan diri sebagai agent of change namun ketika di masyarakat keberadaan kita justru tidak di butuhkan. Kita menyatakan diri sebagai kaum intelektual tapi metode yang kita gunakan justru tidak mencerdaskan.

Apakah mungkin, dalam waktu tiga hari dapat mentransformasi cara berpikir seseorang? Membentuk mental seseorang? Tentu tidak bisa digeneralisir!!

Nabila Faradina Iskandar

Departemen Kajian Strategis KAMMI Komisariat Soedirman

Departemen Kajian Strategis Ikatan Mahasiswa Muslim Pertanian Indonesia

oleh:

Nabila Faradina Iskandar

Staf Kementerian Kajian Startegis BEM Kema Faperta

Universitas Jenderal Soedirman

Para pemikir negeri yang saya hormati, euphoria perjuangan senantiasa terasa di setiap perayaan hari pahlawan. Sejarah pernah mencatat bahwa 69 tahun silam, bumi Surabaya menjadi saksi penolakan mentah-mentah ultimatum yang digulirkan pasukan NICA oleh masyarakat Indonesia. Pada saat itu, semua lapisan masyarakat seakan memiliki Indonesia. Betapa beraninya kita sebagai negara yang baru berumur 85 hari pada masa itu. Seyogyanya, di usianya yang ke 69, separuh abad lebih adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mencetak generasi dengan kapasitas sama dengan generasi 69 tahun silam.

Indikasinya cukup jelas, kebanggaan atas bangsa dimiliki oleh setiap warga pada masa itu. Betapa hebatnya martabat kita untuk lepas dari belenggu penjajahan. Tentu bukan sekadar karena perjalanannya sangat jauh untuk mencapai sejarah monumental kemerdekaan. Tapi untuk alasan kemerdekaan negara ini dibangun dengan cita-cita yang agung. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwasannya negara ini berdiri dengan tujuan untu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Yang menjadi biduk permasalahan saat ini justru bagaimana perjalanan ke depan negara ini dalam meraih cita-cita bangsa dengan kondisi generasi muda yang minim rasa kebanggaan.

Generasi yang ada sekarang adalah generasi yang jauh dari hiruk pikuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka hidup dengan merdeka dan dalam struktur sosial yang mulai terkikis. Berkembangnya arus globalisasi membuat generasi muda mengalami “pendewasaan” dengan begitu cepat. Mereka ditawarkan dua bilah mata pisau, menjadi orang yang berintelek juga sebagai orang yang bisa dibodohi. Menjadi penguasa atau pecundang. Era ini seharusnya dapat melahirkan generasi dengan intelektualitas yang tinggi, tidak hanya intelektualitas secara kapasitas otak tapi juga dalam menyikapi arus pergerakan zaman. Namun yang ada, fasilitas yang ditawarkan globalisasi hanya ditelan mentah-mentah oleh generasi sekarang. Padahal masalahnya tidak seremeh-temeh itu, bangsa ini butuh regenerasi yang akan menjadi penggerak perubahan-perubahan besar di masa yang akan datang.

Terkikisnya rasa kebanggaan pada tanah air begitu jelas terlihat hampir dalam semua elemen kehidupan generasi muda sekarang. Salah satunya persatuan. Globalisasi selain membawa sarat muatan teknologi invormasi juga membawa budaya individualisme. Dapat kita rasakan, generasi muda sekarang adalah mereka yang apatis terhadap kondisi lingkungan sekitar. Mereka tahu tapi selalu mencoba menutup mata. Generasi-generasi gadget ini hanya memedulikan bagaimana memenuhi apa yang dia inginkan hari ini dapat terpenuhi bukan apa yang bisa dia berikan untuk bangsa ini. Padahal, persatuan adalah poin utama dalam menyikapi berbagai masalah. Terseok-seoknya perjalanan bangsa ini juga disebabkan karena sikap generasi mudanya yang apatis.

Di dalam tekanan arus perubahan global, modernisasi dan westernisasi turut serta menjadi penyebab terkikisnya rasa kebanggan akan bangsa Indonesia. Generasi muda sekarang tengah mengalami apa yang disebut dengan krisis identitas. Salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya pola pikir tersebut adalah bahwa pemikiran barat lebih maju dan lebih elegan sehingga terkikisnya rasa bangga atas budaya sendiri.

Jika ditarik dari awal mula sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kita telah kehilangan momentum penting dalam perbaikan mental dan kualitas generasi kita. Kita terlalu asyik berjibaku dengan urusan politik pasca proklamasi kemerdekaan. Hingga kita lupa menyiapkan generasi untuk menggerakkan estafet bangsa ini. Tentu ini bukan hal mudah, mengubah pola pikir yang sudah terlanjur mengendap. Perlu sinergisitas setiap elemen bangsa untuk menghadirkan kembali momentum hari pahlawan. Bagaimana kita menyiapkan generasi yang tidak hanya menelan bulat-bulat tekanan globalisasi tapi juga generasi yang mampu mentransformasikan fasilitas globalisasi sebagai jalan untuk menciptakan momentum baru bagi bangsa ini.

Nabila Faradina Iskandar

Staf Kementerian Kajian Startegis BEM Kema Faperta

Universitas Jenderal Soedirman

oleh:

Nabila Faradina Iskandar

Staf Ahli Kementerian Kajian Strategis

BEM Kema Faperta Unsoed

Para pemikir negeri yang saya hormati, berbicara tentang sektor pertanian tidak asing lagi ketika kita berbicara tentang negara ini. Agraris merupakan platform yang terpampang jelas dalam perjalanan bangsa Indonesia. Namun, ketergantungan terhadap pasokan pangan impor masih menjadi salah satu permasalahan pelik bangsa yang pernah dicatat sejarah dunia karena swasembada berasnya ini. Bila di-tilik lebih jauh, ketergantungan impor bukanlah akar permasalahan. Dalam hal inilah petani menduduki posisi strategis dalam keatahanan pangan, sebagai konsumen juga sebagai produsen. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah upaya mewujudkan ketahanan pangan hanya tugas petani?

Realitas tak terbantahkan bahwa pertanian merupakan sektor utama penyedia tenaga kerja bagi bangsa ini dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa pada Februari 2014 jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 40,83 juta. Jadi, sudah barang tentu, pendapatan negara pun juga disumbangkan oleh sektor ini. Namun, yang menjadi masalah sekarang justru regenerasi di sektor ini. Kekhawatiran terhadap banyaknya pemuda yang akhirnya memandang inferior bidang pertanian, padahal pertanian adalah aset berharga.

Transformasi ketenagakerjaan di sektor pertanian tanaman pangan boleh dibilang berlangsung lambat. Tingkat pendidikan petani yang tetap rendah dan semakin dominannya kelompok petani usia tua merupakan sejumlah indikasinya. Tingkat pendidikan petani yang rendah adalah kenyataan yang tidak banyak berubah sejak dulu. Padahal, tingkat pendidikan petani sangat menentukan keberhasilan petani dalam menyerap teknologi dalam bidang pertanian, dan tentu saja tingkat efisiensi dari usaha tani yang mereka jalankan. Dan dua hal ini adalah faktor yang sangat penting dalam menggenjot produksi.

Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Pangan (SOUTTP) yang dilaksanakan BPS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 32,66 persen petani dengan nilai produksi terbesar tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 42,32 persen hanya tamat SD, dan 14,55 persen hanya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Selain itu, pada hasil suervei yang sama, disebutkan bahwa sekitar 47,57 persen petani yang memiliki produksi terbesar berusia lebih dari 50 tahun. Data ini kian memperkuat pradigma yang tumbuh di masyarakat, bahwa menjadi petani adalah sesuatu yang tidak dinginkan dalam rencana hidup sebagian besar generasi muda bangsa ini.Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari kita semua, pasalnya rentan tahun 2020-2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah usia produktif meningkat pesat. Ini merupakan momentum sejarah yang jarang terjadi. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan secara optimal untuk menguatkan segala sektor yang ikut andil dalam pembangunan bangsa ini, khusunya sektor pertanian. Sehingga, dalam upaya menjamin ketahanan pangan bagi lebih dari 200 juta penduduk negeri ini tidak harus mengorbankan cadangan devisa dengan mengimpor dari luar.

Selain petani, dalam kasus ini pemerintah lah yang memiliki andil terbesar karena segala keputusan dan kebijakan berada di tangan pemerintah. Ada banyak cabang permasalahan di bidang pangan yang pada akhirnya membuat negeri ini tidak dapat sepenuhnya berdikari di bidang pangan. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian, terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian, kelemahan dalam sistem alih teknologi, terbatasnya akses layanan usaha, dan masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian merupakan beberapa cabang masalah yang menyebabkan upaya mewujudan ketahanan pangan belum dapat terwujud. Tanpa penyelesain yang mendasar dan komperhensif dalam berbagai aspek di atas kesejahteraan petani akan terancam dan wacana ketahanan pangan akan stagnan dalam taraf wacana.

Luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, maka diperlukan kerja sama yang sinergis antar institusi dan generasi muda. Pemantapan ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang kolektif dari seluruh pihak yang terkait. Nasib terpenuhinya kebutuhan perut ratusan juta rakyat Indonesia bertumpu pada petani dan nasib kemajuan pembangunan suatu bangsa bertumpu pada pemudanya.

Purwokerto, 24 September 2014

Catatan Idealisme

Bahasa Daerah;

Mungkin Dia Harus Diklaim Terlebih Dahulu

Agar Kita Mau Mengenalnya

“Ah, hari ini ada ulangan bahasa daerah!”

Keluhan itu acap kali dilontarkan oleh siswa-siswa di Indonesia dan Anda tentu tidak asing mendengarnya. Ya, bahasa daerah kini dianggap sebagai momok menakutkan oleh generasi-generasi muda. Semenjak pemerintah menetapkan bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, banyak siswa yang kecewa. Bahasa daerah adalah bahasa yang rumit dan dianggap sakral karena aturan-aturannya, pernyataan itu menjadi alasan lama yang masih abadi di kalangan remaja Indonesia.

Kini pesona bahasa daerah di mata masyarakat Indonesia pun kian pudar, banyak generasi muda Indonesia yang tidak menggunakannya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jawa misalnya, bahasa Jawa memiliki tingkat keindahan yang berbeda dengan dengan bahasa – bahasa lainnya. Bahasa Jawa mengajarkan bagaimana seharusnya kita menghormati yang lebih tua dan bagaimana seharusnya kita menyayangi yang lebih muda. Namun, kini lambat laun bahasa jawa mulai punah . Banyak kawula muda yang mulai acuh dengan bahasa Jawa , diantaranya mereka hanya fasih dalam bahasa ngoko saja. Namun, lebih memprihatinkan lagi ketika generasi muda Indonesia lebih fasih dalam melafalkan bahasa asing

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kedudukan bahasa daerah semakin terpuruk. Terlebih, ketika bahasa asing terutama bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, keberadaan bahasa daerah semakin terjepit, mau tidak mau kini semua orang dituntut untuk menguasai bahasa internasional jika ingin diakui di dunia internasional.

Inilah kedudukan bahasa daerah di mata masyarakat Indonesia, kian hari kian memprihatinkan saja. Kebanyakan generasi muda Indonesia lebih menyukai belajar bahasa asing ketimbang belajar bahasa daerah. Pernyataan bahwa bahasa asing lebih muda dipelajari menjadi faktor utama generasi muda menganak tirikan bahasa daerah. Hampir setiap hari, generasi muda Indonesia berbondong-bondong mengikuti les bahasa asing. Bahkan, orang tua mereka rela merogoh kocek dalam-dalam demi kemajuan berbahasa anaknya. Padahal, bahasa daerah tak kala pentingnya dengan bahasa asing. Menurut prediksi peneliti, dalam kurun waktu 100 tahun ke depan jumlah bahasa-bahasa daerah hanya tersisa 50 persen. Lainnya akan punah akibat kuatnya pengaruh bahasa-bahasa utama dalam kehidupan global.

Bahasa daerah adalah identitas bangsa yang memebedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya, yang mencerminkan kepribadian kita di mata dunia. Jika kita melupakan bahasa daerah, maka tidak mustahil jika dunia juga melupakan kita, karena mencintai bahasa sendiri saja kita tidak mampu, apalagi mencintai bahasa yang lain. Entah akan menjadi apa bangsa ini ketika generasi-generasi penerusnya melupakan identitas bangsanya. Apakah harus menunggu bahasa-bahasa daerah di Indonesia di klaim bangsa lain untuk membuat kita mengenalnya?

Nabila Faradina Iskandar, 2011

Just Note

About me

Blog Archive

Total Tayangan Halaman

Most View

categories

Followers